Ini Kata Dirjen PPMD Terkait Pendamping Desa 2016

TAROWANG - Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika, optimis rekrutmen Pendamping Desa akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini ia sampaikan pada pembahasan Penyaluran Dana Desa di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi .

“Rencana penyaluran Dana Desa 2016 pada 16 Maret ini perlu diimbangi dengan kualitas pendamping desa yang lebih berkualitas. Ia mengaca pada tahun 2015 bahwa dalam proses rekrutmennya masih belum sempurna, “butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk membangun sistem yang mapan”, katanya saat ditemui di ruang media center, Kemendesa PDTT.

Evaluasi Pendamping Desa, menurut Dirjen Erani, diperlukan untuk mengimbangi besaran jumlah Dana Desa tahun ini yang meningkat dua kali lipat, dari 20,7 T menjadi 46,9 T, yang diharapkan rencana programnya lebih baik dan mendalaman dalam hal kualitas juga manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan penyaluran Dana Desa tersebut, ujar Erani,  Kementerian Desa PDTT sudah membentuk Satgas Desa yang tugas pokoknya, pertama, mengidentifikasi keperluan bagi munculnya regulasi yang baru. “Kedua, advokasi menyangkut kebijakan atau pun dilapangan, jika terjadi persoalan-persoalan tertentu yang lebih spesifik, misalnya jika terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.

“Ketiga, kita juga  melakukan monitoring atas kasus-kasus yang terjadi, misalnya jika ada keterlambatan penyaluran dana desa,” ujar Ahmad Erani. Setelah penyaluran dana desa tersebut, diharapkan Pendamping Desa sudah siap.

“Kita akan mengevaluasi pendamping desa dulu, kan yang Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa itu berakhir pada akhir bulan Maret ini,  kontraknya akan kita evaluasi,” 

“kan tidak semuanya keluar, setelah itu kita akan melakukan seleksi baru. Hanya orang-orang yang betul-betul kinerjanya bagus yang akan kita teruskan, mereka yang keluar dari itu akan kita cari gantinya lewat mekanisme seleksi. Ini semua masih dalam proses,” kata Erani.

Ia menambahkan, pengalaman dari tahun lalu bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah jauh lebih siap. “Pasti akan lebih bagus dari tahun kemarin,” tegasnya optimis. 

Kemendesa PDTT pada tahun 2015 sudah merekrut 26 ribu Tenaga Pendamping untuk membantu pengelolaan dana desa, yang terdiri dari 21 ribu Pendamping Lokal Desa, 4000 Pendamping Desa di Kecamatan dan 930 Tenaga Ahli di Kabupaten/Kota. 

Sumber :  katakini.com

Jumlah BUMDes Meningkat, Dana Desa Tembus Rp 81 Triliun

TAROWANG – Komitmen pemerintah untuk terus menguatkan desa bukan hanya basa-basi. Hal itu terungkap dari tren kenaikan anggaran dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya. Setelah naik kali lipat tahun ini, rencana alokasi dana desa tahun depan akan mencapai Rp 81,1 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, rencana alokasi tersebut naik 72 persen dibanding anggaran dana desa 2015 senilai Rp 46,9 triliun. Hal tersebut diakui langkah pemerintah untuk menepati janji untuk memberikan dana 1,4 miliar per desa. Dengan begitu, setiap desa akan mengelola sekitar Rp 1 miliar.

’’Ini baru pertama kali dalam sejarah republik Indonesia. Belum lagi ada Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarannya 10 persen dari APBD kabupaten/kota. Sudah jelas dan sangat nyata betapa pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian penuh kepada desa,’’ kata Marwan, kemarin (28/2).

Menurut dia, dana desa sudah terbukti menghidupkan geliat perekonomian. Sehingga, masyarakat di sana punya daya tahan terhadap krisis. Hal tersebut terbukti dari ketahanan masyarakat desa selama 2015. Padahal, banyak pakar memprediksi masyrakat desa bakal terdampak krisis desa disertai BBM. ’’Hal ini karena dana desa sudah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan yang bersipat padat karya. Mulai dari jalan desa, irigasi, sanitasi, dan lain-lain dilaksanakan menggunakan sumber daya dari dalam desa sendiri,’’ ungkapnya.

Infrastruktur yang dibangun pun mempunyai dampak yang riil bagi masyarakat desa. Dia mencontohkan proyek poros tani yang dilakukan oleh Desa Tenrigangkae, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Desa tersebut membangun irigasi menggunakan dana desa. ‘’Di Tenrigangkae itu dibangun irigasi melalui dana desa, hal serupa juga dilakukan di beberapa desa di Padang yang memanfaatkan dananya untuk jalan poros tani,” jelas Marwan.

Dia menambahkan, dana desa juga secara umum bisa menambahkan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), peningkatan sarana dan prasarana produksi, dan pasar desa. Hasil-hasil tersebut telah berkontribusi untuk menguatkan kegiatan ekonomi desa. ‘’Hanya dalam setahun, 12.700 BUMDes terbentuk. Sedangkan peningkatan sarpras produksi terjadi di 6,7 persen desa,’’ ungkapnya.

Secara nasional, dana desa 2015 pun sudah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional sebanyak 0,5 persen. Capaian tersebut dinilai cukup bagus bagi program yang baru saja dilaksanakan. Apalagi, pembelanjaan dana desa yang tak tepat sasaran hanya mencapai 7 persen. ’’Tahun ini, kami menyiapkan mekanisme agar pencaiarannya cukup satu tahap saja. Tujuannya agar hasil penggunaan dana desa bisa maksimal dan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus tidak tersendat-sendat. Kalau tiga kali tahap seperti tahun lalu, kita khawatir ada kesalahan lagi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan,’’ terangnya.

Sumber: indopos.co.id

Pra Musrenbang Kabupaten Jeneponto Untuk RKPD 2017

TAROWANG - Pra Musrenbang Kabupaten Jeneponto yang berlangsung di ruang pola Panrannuanta Kantor Bupati Jeneponto, selain dihadiri oleh SKPD Kabupaten Jeneponto juga dihadiri oleh beberapa SKPD Provinsi Sulawesi Selatan selaku narasumber. Perwakilan SKPD Provinsi nampak hadir dari dinas pendidikan, dinas kelautan dan perikanan, dinas bina marga, dinas koperasi, dinas kesehatan dan dinas pertanian. Dari beberapa SKPD provinsi yang hadir, hanya diwakili oleh sekretaris atau kepala bidangnya, tak satu pun nampak hadir kepala dinasnya. 

Kehadiran SKPD provinsi sebetulnya memang sangat diharapkan dalam Pra Musrenbang ini dengan maksud bahwa SKPD provinsi diharapkan banyak membantu jeneponto. Sebagaimana harapan-harapan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto, Nur Alam Basir, yang menekankan seakan menujukan kepada seluruh SKPD provinsi yang hadir, "Kalau mau Sulawesi Selatan maju, intinya perbaiki Jeneponto. Kalau mau IPMnya (Indeks Pembangunan Manusia, red) Sulawesi Selatan naik terus, perbaiki pendidikan di Jeneponto. Kalau mau IPM Sulawesi Selatan tidak ditarik turun oleh Jeneponto, perbaiki kesehatan di Jeneponto. Kalau mau Sulawesi Selatan yang katanya provinsi terkemuka sebagai pintu gerbang di Indonesia bagian timur, kuncinya ada di Jeneponto. Tidak ada artinya Sulawesi Selatan maju, Kalau Jeneponto terbelakang," tandasnya.

Tahun 2016 ini diharapkan juga sudah ada bantuan dari Dana Desa, sehingga dimohon perhatian para Camat, apa program dari Desa yang bisa menjadi daya ungkit penurunan angka kemiskinan di Jeneponto. Untuk mengurangi orang miskin, maka kurangi orang miskin mulai dari Desa. Jangan selalu mengandalkan APBD dan APBN saja karena Dana Desa juga sekarang sudah besar yang dapat digunakan untukk mengentaskan kemiskinan di Desa. Bahkan Kepala Bappeda, Nur Alam, memberikan tantangan sekaligus akan memberikan bantuan stimulan bagi setiap Desa yang bisa memberikan Best Practice BUMDesnya, "Saya mau ada 1 Kecamatan 1 Desa percontohan BUMDes, kalau bisa ada 1 BUMDes terbaik 1 Desa dalam 1 Kecamatan, insya Allah Kabupaten menyiapkan sarana 1 truck mini. Perbaiki manajemennya, perbaiki kelembagaannya, tata komoditi unggulannya, Kemana  pemasarannya dan apa dampak ekonomi yg terjadi dengan adanya BUMDes itu," pungkasnya.

Ia melanjutkan bahwa hari ini kita bicara 2017, kalau kita memperhatikan target-target RPJMD, maka 2017 adalah tahun mempertaruhkan apakah target RPJMD tercapai atau tidak karena waktunya 5 tahun untuk RPJMD yang ditetapkan tahun 2014 dan berlaku sampai 2018. Kalau ibarat membagun sebuah rumah, 2014 kita bangun pondasinya. 2015 kita bangun temboknya. Maka 2016 ini kita bangun rangkanya. 2017 kita bangun atapnya dan 2018 sisa finishing. "Pertanyaannya kalau seperti itu apakah target-target RPJMDes ini bisa menekan angka kemiskinan, mendorong tingkat pendidikan, memperbaiki angka harapan hidup dan juga peningkatan daya beli masyarakat? Di samping terus melakukan penataan tata kelola pemerintahan sesuai dengan visi misi bapak Bupati, visi misi pemeritah daerah yg sudah diagendakan bahwa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menguatkan daya saing untuk menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera. Kalau kita sudah dorong IPM, kita memperbaiki tata kelola pemerintahan, maka saya optimis bahwa tahun demi tahun daya saing masyarakat Jeneponto, daya saing ekonomi kabupaten Jeneponto akan lebih tinggi lagi," jawabnya.

Beliau juga mengharapkan kepada Pendamping Desa P3MD Kabupaten Jeneponto untuk memfasilitasi "transaksi" antara pihak Kecamatan dengan pihak SKPD teknis terkait untuk menggolkan usulannya. "Ngototki sekarang Kecamatan, artinya apa yg harus ditangkap SKPD bisa masuk ke renjanya. Para Pendamping Desa, Kecamatan tolong difasilitasi ini, Mana prioritas Kecamatan yang harus masuk di SKPD, desak memang masuk. Utamanya yang saya sebut tadi, yang mendorong IPM, yang mendorong pendidikan, yang mendorong kesehatan, yang mendorong daya beli masyarakat. Ngototki juga sama provinsi, jangan kita semua biayai dari APBD Kabupaten, kasi juga Provinsi," harapnya.

Ternyata kebanyakan orang miskin di Jeneponto sesuai penyampaian Kepala Bappeda, Nur Alam, bahwa 60% orang miskin Jeneponto berada di daerah pesisir, berprofesi sebagai nelayan yang mendiami daerah pesisir di sekitar 7 Kecamatan mulai dari Kecamatan Bangkala Barat sampai Kecamatan Tarowang. Sehingga diharapkan Provinsi dapat membantu pemerintah Kabupaten Jeneponto mengentaskan kemiskinan di daerah pesisir tersebut.

Untuk merespon harapan dan permintaan Kepala Bappeda yang ditujukan kepada SKPD provinsi, maka setiap SKPD provinsi yang hadir diberi kesempatan untuk memberikan pemaparan tentang rencana program SKPDnya masing-masing yang diharapkan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. 

SKPD provinsi yang hadir selaku narasumber, Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan diberi kesempatan pertama. Dimana dalam penyampaiannya bahwa wewenang dinas koperasi provinsi bukan hanya mengurus koperasi tapi juga mengurus usaha kecil menengah. Paling banyak disentuh adalah usaha mikro dan kecil, sedangkan usaha menengah tinggal difasilitasi karena mereka sudah bisa jalan sendiri. Sementara program prioritas 2017 adalah pertumbuhan wirausaha baru di setiap desa, diharapkan sasaran pengentasan kemiskinan di dalam program wirausaha baru di setiap desa. Program ini sudah 2 tahun berjalan dan setiap tahun untuk Kabupaten Jeneponto dapat 40 orang atau 40 desa, untuk tahun 2016 tetap berjalan, demikian juga tahun 2017 nantinya. Dari program itu jg diberikan capacity building, penambahan skill dan kemampuan para pengelolanya untuk usaha kecil.

Berikutnya dari Dinas pendidikan yang menyampaikan bahwa Pengalihan kewenangan jenjang pendidikan menengah dan BLK sampai saat ini sudah berproses, sudah ada 23 kab/kota Sekdanya sudah tanda tangan data, data berupa personil yg akan diserahkan baik PNS maupun non PNS, data aset semua ditandatangani oleh pak sekda kab/kota dan tinggal Kabupaten Jeneponto yang belum. Berita acara sudah ditandatangani bupati/walikota sebanyak 22 kab/kota, jadi msh ada 2 belum. Namun demikian, tidak ada indikasi bahwa ada kabupaten/kota yang menolak atau tidak menyerahkan kewenangan tersebut. Kewenangan yang dialihkan dari segi kelembagaan utk bidang pendidikan adalah jenjang pendidikan dikmen dan BLK, dikmen it SMA dan SMK, kemudian pendidikan khusus itu ada SLB. SD, SMA semuanya diserahkan ke provinsi. 

Selanjutnya dari Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa jumlah ruas jalan yang dikelola Dinas Bina Marga untuk Kabupaten Jeneponto sebesar 40,8 KM. Untuk tahun 2016, yang akan dikerja adalah ruas jalan poros Boro - Jeneponto yang merupakan kelanjutan drari tahun 2014 dan 2015 kirang lebih 5 KM dengan dana Rp 16 M. Ada pun untuk tahun 2017 dengan kelanjutan pada ruas jalan yang sama sepanjang 4 KM dengan alokasi dana 12 M. Selain itu ada jguga penbangunan jembatan di ruas jalan yang sama dgn alokasi dana 4,5 M. 

Sementara dari Dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi dinas kelautan dan perikanan kabupayen Jeneponto karena aktif memberikan masukan-masukan kegiatan. Tahun 2016 alokasi dana 33 M utk sarana alat bantu untuk budi daya, pengolahan, sarana prasarana, dan peningkatan SDM. Terkait kewenangan izin itu diserahkan ke provinsi, jadi Kabupaten cukup khusus pembudidaya dan pembeliannya. Ada beberapa program prioritas terkait pengentasan kemiskinan seperti pengelolaan budidaya perikanan, dan pemgembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Ada juga Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa kesehatan gratis tetap jalan hanya saja sudah dibatasi, artinya sejak 1 Januari 2016 pemegang jamkesda itu dinyatakan tdk berlaku lg.  Sehingga Pemerintah Jokowi-jK meluncurkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) sebanyak 1,8 juta untuk seluruh indonesia. Sudah disampaikan kepada bupati bahwa orang miskin dan tidak mampu dibiayai oleh negara, 40% dari provinsi 60% dari kab/kota. Jadi perlu didata, dari data yang masuk, di sulsel target ada 1,7 juta masyarakat miskin dari sekian jumlah penduduk Sulawesi Selatan. Itulah yang dibiayai dan dilakukan sepenuhnya oleh BPJS. Jadi 40% provinsi dan 60% kab/kota diserahkan ke BPJS, karena yang kelola BPJS bukan provinsi atau kab/kota lagi tapi BPJS. Kerjasamanya dalam bentuk Kepala Daerah teken kontrak dengan Kepala BPJS Daerah.

Selain itu, ada Dinas Pertanian provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa walau tidak mendengar semua usulan yang masuk tapi pada intinya Dinas pertanian siap mendukung apa yang perlu di bantukan dinas pertanian atau kabupaten Jeneponto. Pada tahun 2016 dinas pertanian provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Jeneponto ada pengembangan produksi padi Rp250 juta, jagung Rp99 juta, kubis Rp22 juta, tomat Rp1,7 juta, cabe keriting Rp225 juta, cabe besar Rp25,8 juta cabe rawit Rp5,5 juta. Untuk sarana prasarana pengembangan jalan tani ada 6 paket nilainya Rp558 juta, sehingga jika dikalkulasi semua dari dinas pertanian provinsi total dana untuk Jeneponto di tahun 2016 sekitar 2 M. Dan untuk tahun 2017 tetap siap menerima usulan yang masuk dari kabupaten Jeneponto dan meneruskan apakah akan dibiayai APBD provinsi atau APBN.

Setelah pemaparan masing-masing narasumber yang berasal dari SKPD provinsi yang hadir, kemudian dilanjutkan umpan balik dari forum. Kemudian setelah istirahat dilanjutkan dengan pembagian Desk menjadi 4 desk, yaitu:
1.  Desk infrastruktur
2.  Desk sosial budaya
3.  Desk ekonomi
4.  Desk Pelayanan Umum
Masing-masing delegasi kecamatan melakukan lobi untuk menggolkan usulan prioritasnya bisa masuk ke renja SKPD demi menata tahun depan 2017 untuk sama-sama pemberbaiki perencanaan pembangunan Jeneponto.

Sistem Online Berbasis Desa adalah Program Anti Oknum Desa 'Nakal'

TAROWANG - Upaya Pemkab Banyuwangi mendorong transparansi penganggaran dan pelaporan keuangan berbasis online di pemerintahan desa kini secara bertahap makin matang. Sejak berjalan di tahun 2015 lalu, penerapan online E-Village Budgeting kini semua program tersoroti. Mulai dari transparansi anggaran, program pembangun desa dan jaminan penggunaan anggaran tepat sasaran.

Untuk memudahkan penerapan sistem online di masing-masing desa, seluruh penjabat pemegang anggaran desa seluruh Kabupaten Banyuwangi dikumpulkan dan diberi pelatihan khusus. Pelatihan e-Village Budgeting tersistem khusus, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi.

Oleh perangkat desa, sistem ini pengoperasiannya dinilai sangat efisien dan mudah. Sebab mampu memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Selain itu, penggunaan sistem online ini juga mampu melindungi Anggaran Dana Desa (ADD) dari oknum-oknum penjabat desa yang 'nakal'.

"Kalau dulu harus ketik manual semua transaksi dan pembukuan.Ini menunjang dan sangat membantu kegiatan pembukuan, transparansi dan bentuk perlindyngan ke bendahara desa. Karena jika dulu Kades bisa asal comot keuangan desa kalau sekarang dibatasi dengan ini. Setiap kali pencairan dana langsung kita singkronkan pembukuan dengan rekening koran. Jadi kontrol nya disana. Dan setiap kegiatan pasti sesuai dengan rencana dan anggaran kas nya. Tidak was was lagi," jelas salah satu peserta pelatihan Budiani, Kepala Urusan Keuangan Desa Sidowangi, Wongsorejo saat berbincang dengan detikcom di BPM Banyuwangi, Sabtu (27/2/2016).

Setelah masing-masing desa menerapkan e-Village Budgeting, sistem ini akan menyinergikan keuangan, pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten. Sehingga tercipta keselarasan dalam bentuk e-Village Monitoring. Sistem ini saling terintegrasi yang difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menjabarkan perpaduan sistem online ini telah diterapkan di 189 desa. Selain selaras dengan misi Kementerian Desa berbasis sistem desa, Anas menilai jika desa ialah beranda garda depan pelayanan masyarakat. Maka konstruksi pembangunan sumber daya manusianya harus terus meningkatkan sesuai demgan kualitas tata kelola. Didukung dengan infrastruktur IT di tingkat desa yang terus dikembangkan, monitoring dan evaluasi pencairan anggaran juga mudah terpantau.

"Sejak diluncurkan tahun lalu e-village budgeting dan e-monitoring ini tetap berlangsung. Semua program, pelaporan dan monitoring menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan sistem ini semua jadi terpagari dengan aman. Sangat efisien dan tersistem," pungkasnya. 

Sumber : detik.com

Desa Allu Tarowang Melaksanakan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes 2016 -2021

ALLU TAROWANG - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Allu Tarowang yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa (Sabtu, 27/2/2016).

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa ini biasa juga disebut Musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Musdes penyusunan RPJMDes). Di mana sesuai peraturan tentang Desa, RPJMDes berlaku selama 6 tahun sesuai masa jabatan Kepala Desa.

Pada pelaksanaan musyawarah desa penyusunan RPJMDes tersebut, Sekretaris Desa Allu Tarowang yang juga selaku Ketua Tim Penyusun RPJMDes, Dedi Kurniadi, membacakan laporan hasil pengkajian keadaan desa berupa rekapitulasi usulan rencana kegiatan masyarakat hasil musyawarah dusun yang tertuang pada masing-masing  bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya kemudian dibentuk kelompok diskusi untuk membahas masing-masing usulan rencana kegiatan di setiap bidang. Di mana sebelum melakukan musyawarah desa (musdes) ini, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dusun dalam rangka penggalian gagasan masyarakat pada setiap dusun untuk menemukenali potensi yang ada di desa Allu Tarowang dan masalah yang dihadapi desa tersebut.

Selain itu, pada musyawarah desa itu juga diagendakan pemaparan kepala desa terkait rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi kepala desa. Hal ini bertujuan adanya sinkronisasi antara usulan rencana kegiatan masyarakat desa yang telah direkap dari semua usulan dusun dengan visi misi kepala desa, agar terwujud perencanaan pembangunan desa yang komprehensif.

Kepala Desa Allu Tarowang, Turisno, mengharapkan melalui proses pembangunan desa yang terencana dengan baik akan membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam masyarakat terutama perubahan hidup. "Saya juga mengharapkan dalam 6 tahun ke depan sudah ada perubahan signifikan di desa kita utamanya perubahan hidup, berbicara tentang perubahan hidup berarti segala aspek kehidupan masyarakat," ujarnya.

Lanjutnya, "musyawarah desa ini merupakan musyawarah penyusunan RPJMDes yang berlaku 6 tahun ke depan, kepada masyarakat tolong bantu pemerintah desa merumuskan perencanaan yang baik, usulkan semua kegiatan yang sesuai kebutuhan pembangunan desa agar bisa meningkat kesejahteraan masyarakat desa kita," kata Turisno.

Sementara dari Pendamping Desa Kecamatan Tarowang, Muhammad Syam, dalam sambutannya menekankan perlunya peran aktif dan kerjasama yang baik dari pemerintah desa, BPD, LKD dan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. "Perencanaan pembangunan desa yang diharapkan adalah proses perencanaan yang melibatkan pemerintah desa, LKD dan seluruh unsur masyarakat secara partisipatif. Sehingga segala potensi dan masalah yang ada di desa dapat diangkat untuk melahirkan gagasan dan usulan rencana kegiatan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa. Hasil pengkajian keadaam desa yang telah kita lakukan bersama beberapa hari yang lalu, pada musyawarah desa inilah saatnya kita akan diskusikan bersama untuk menentukan prioritas kegiatan sampai 6 tahun ke depan," demikian ungkapan pendamping desa yang dikenal dengan panggilan Syam Story ini.

Desa Terbersih di Dunia Ada di Indonesia

Tiga desa ini dinobatkan sebagai desa paling bersih di dunia. Menariknya, salah satu di antara desa-desa tersebut ada di Indonesia.

TAROWANG - Tinggal di lingkungan yang bersih tanpa sampah, nyaman dan asri tentu menjadi impian setiap orang di belahan dunia manapun. Namun bagi masyarakat di ketiga desa ini, kebersihan dan kenyamanan lingkungan bukan lagi sekadar impian. Pasalnya, 3 desa ini digadang-gadang sebagai desa paling bersih di dunia.

Dikutip dari bombastis.com, berikut ini tiga desa yang dinobatkan sebagai desa paling bersih di dunia. Menariknya, salah satu di antara desa-desa itu terdapat di Indonesia.

1. Desa Giethoorn, Belanda

Desa Giethoorn terletak di Overijssel, Belanda. Desa ini bebas dari polusi kendaraan bermotor karena di sini memang tak ada satu pun kendaraan ataupun jalan raya. Yang ada hanya kanal-kanal dan jalanan kecil untuk pejalan kaki.

Desa Giethoorn memiliki lingkungan yang bersih dan asri. Kenyamanannya membuat banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung. Kini, desa yang dijuluki 'Venesia dari Belanda' itu menjadi salah satu tempat wisata populer di Negeri Kincir Angin.

2. Desa Mawlynnong, India

Meski identik dengan kotor dan penuh polusi, India ternyata punya satu desa yang dikenal sangat bersih. Desa itu bernama Mawlynnong Meghalaya.

Di Mawlynnong, tanaman dan bunga-bunga tumbuh subur. Jalanan tampak sangat bersih, tak ada satu pun sampah yang mengotori. Tempat sampah yang terbuat dari bambu tersedia di setiap sudut jalan. Warga desa ini secara rajin dan rutin menjaga kebersihan lingkungannya. Tak heran jika Mawlynnong mendapat predikat sebagai desa paling bersih di dunia.

3. Desa Penglipuran, Indonesia

Desa paling bersih ketiga ternyata ada di Indonesia. Adalah Desa Penglipuran yang berada di Bali. Penglipuran dikenal sebagai desa yang sangat bersih, indah dan masih terjaga kehidupan tradisionalnya.

Ada sekitar 200 rumah bergaya tradisional di desa ini, yang berderet rapi di jalanan menanjak. Jalanan dibuat dari batu alam dan banyak tumbuh bunga warna-warni di sekitar desa. Motor dan mobil dilarang masuk ke desa ini sehingga Penglipuran bebas dari polusi udara.

Sumber : dream.co.id

Rakorkab Pendamping Desa P3MD Kab. Jeneponto, Periode Pebruari 2016

JENEPONTO - Seluruh Pendamping Desa di Kabupaten Jeneponto baik Tenaga Ahli (TA), Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD) melakukan rapat koordinasi (rakor) kabupaten yang berlangsung  di ruang Aula Kantor BPMPD Kabupaten Jeneponto, hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 dan sementara masih berlanjut sampai hari ini, Rabu tanggal 24 Pebruari 2016. Kondisi rakor periode bulan Pebruari 2016 ini terlihat berbeda dengan rakor-rakor sebelumnya, dimana pada rakor kali ini terlihat hadir Sekretaris Badan PMD, Kabid Pemdes, Kabid Ekonomi dan Kabid TTG & SDA yang sekaligus mewakili Kepala Badan PMD yang belum bisa hadir karena beliau masih dinas luar mengenai urusan tentang Desa di Jakarta.

Sekretaris Badan PMD Bpk H. Kamaruddin dalam sambutannya mengatakan mengapresiasi rakorkab seperti ini karena adanya kesediaan duduk bersama untuk membahas persoalan yang ada di Desa dengan melibatkan PMD. "Tolong dampingi Kepala Desa baru dalam pembuatan RPJMDes, arahkan Desa dalam menjalankan kewenangannya sesuai regulasi, dan diharapkan PLD, PD dan TA agar tetap bersinergi dan berkoordinasi kepada BPMPD," ujarnya.

Sementara dari Kabid Pemdes/Kel Bpk Hatta Kr. Tinggi mengharapkan agar 4 bidang yang ada di BPMPD juga, harus mengetahui setiap isu yang hangat diperbincangkan misalnya tentang BUMDes yang masuk di bidang Ekonomi agar tidak pincang informasi dan kita mampu menjawab atau memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan. "Di PMD memang banyak regulasi sehingga kadang membingungkan jika kita tidak mau mempelajarinya," tambahnya.

Selain itu, dari Kabid TTG/SDA Bpk Syahrul Kalepu menganggap bahwa rakorkab ini sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai abdi negara di bidang pendampingan Desa. Namun katanya, selama bertugas di PMD belum pernah dilibatkan dalam rapat atau musyawarah. "Saya titipkan dan harapkan agar ada sinergitas antara Pemdes dan Pemda dalam pendampingan Desa ke depannya, jangan lupa data setiap TTG dan SDA yang ada di Desa," katanya.

Begitu pun Kabid Ekonomi Bpk Rais tak ketinggalan menyampaikan sambutannya. Ia berkata "Perbup tentang BUMDes sudah ada dan draft rancangannya sudah kami serahkan, sekarang sudah ada di bagian Hukum." Jumlah BUMDes yang harus ada sebanyak 82 unit sesuai jumlah Desa di Jeneponto," lanjut ia.

Selain penyampaian paparan dari pihak BPMPD, selanjutnya peserta rakorkab mendengarkan penyampaian info terkini dan materi dari Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Jeneponto. Dalam salah satu penyampaian Tim TA yang dibawakan oleh Koordinator Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Jeneponto Bpk Andi Mappisona menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Mengapresiasi upaya teman-teman yang telah mendampingi Kepala Desa baru dalam melaksanakan Pengkajian Keadaan Desa (PKD);
2. Mengawal usulan rencana kegiatan yang betul-betul lahir dari hasil pengkajian 3 alat kaji yang digunakan di dusun;
3. Pengendalian Pendamping Desa dilakukan oleh masing-masing Ketua Kelas dari Tim TA yang telah dimandatkan masing-masing wilayah tanggungjawabnya;
4. Evkin dilakukan dengan keputusan kolektif, silahkan teman-teman memperlihatkan kinerjanya sampai tanggal 20 Maret 2016, dan setiap pemberian nilai Evkin harus ada indikatornya, misalnya ada RPJMDes, RKPDes, APBDes dan KPMD di Desa dampingannya.
5. Tentang hinorarium pendamping desa belum ada juknisnya sehingga perlu bersabar lagi.

Setelah penyampaian materi dari Koordinator Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Jeneponto, kemudian dilanjutkan dengan materi dari Tim TA yang lainnya secara berurutan dan dilanjutkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 yang masih sementara berlangsung. Dimana setiap selesai penyampaian materi dari masing-masing Tim TA langsung dilanjut dengan sesi umpan balik kepada forum peserta rakorkab.

Struktur Pendampingan Desa P3MD Kemendesa PDTT

TAROWANG - Struktur Pendampingan Desa dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalami perubahan yang pada mulanya digagas terdapat Pendamping Teknis (PT) berkedudukan di Kabupaten dan ketiadaan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di Desa, sebagaimana disebutkan dalam permendesa nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Dimana pada Pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pendamping:

1. Tenaga Pendamping Profesional;
2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
3. Pihak Ketiga.

Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di tingkat Kecamatan;
2. Pendamping Teknis (PT) yang berkedudukan di tingkat Kabupaten; dan
3. Tenaga Ahli (TA) yang berkedudukan di tingkat Provinsi dan Pusat.

Sementara Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di tingkat Desa, sedangkan Pihak Ketiga baik berupa  Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan maupun Perusahaan harus berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana sumber keuangannya dan programnya tidak berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN), pemerintah provinsi (APBD I), pemerintah kabupaten/kota (APBD II) dan/atau pemerintah Desa (APBDes).

Untuk membantu kerja-kerja Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di Desa, maka diterbitkanlah payung hukumnya yang lebih tinggi dari permedesa nomor 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. PP 47 tahun 2015 pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa (PLD) termasuk bagian dari Tenaga Pendamping Profesional. Sehingga Tenaga Pendamping Profesional yang awalnya hanya 3 tingkatan tapi kini sudah menjadi 4 tingkatan Pendamping. Namun demikian, jika mencermati pasal 129 tersebut masih terkesan sering dipertanyakan kehadiran PLD karena tidak adanya perbedaan antara tugas PLD dengan PD kecuali pada lokasi kedudukannya saja. Selain itu, jumlah cakupan wilayah dampingan juga hanya selisih 1 Desa saja, jika PLD mendampingi maksimal 4 Desa maka PD mendampingi maksimal 5 Desa.

Struktur Pendampingan Desa dalam rangka mengawal implementasi UU Desa (UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) yang diberlakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah, sebagai berikut:

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat Pusat
- Spesialisasi sebanyak 10 orang pendamping.

• Sekretariat Nasional membutuhkan eks NMC PNPM untuk diperbantukan di Kemendesa PDTT.

Tingkat Provinsi

- Spesialisasi sebanyak 3 orang pendamping.

1. Koorprov (Koordinator Provinsi)
2. HRD (Human Resources Development)
3. MIS (Mangement Information System)

Tingkat Kabupaten
- Spesialisasi sebanyak 2 - 6 orang pendamping.

• Kabupaten yang memiliki 1 - 3 Kecamatan membutuhkan 2 Pendamping dengan spesialisasi:

1. Pendamping Pemberdayaan; dan
2. Pendamping Infrastruktur.

• Kabupaten yang memiliki 4 - 10 Kecamatan membutuhkan 4 Pendamping dengan spesialisasi:

1. Pendamping Pemberdayaan;
2. Pendamping Infrastruktur;
3. Pendamping Ekonomi; dan
4. Pendamping Pembangunan Partisipatif.

• Kabupaten yang memiliki lebih dari 10 Kecamatan membutuhkan 6 Pendamping dengan spesialisasi:

1. Pendamping Pemberdayaan;
2. Pendamping Infrastruktur;
3. Pendamping Ekonomi;
4. Pendamping Pembangunan Partisipatif;
5. Pendamping Pengembangan TTG; dan
6. Pendamping Pengembangan Pelayanan Dasar.

Pendamping Desa

Tingkat Kecamatan
- Pendamping Desa (PD) sebanyak 1 - 3 orang.

1. Kecamatan yang memiliki 1 - 5 Desa membutuhkan 1 Pendamping Desa (PD); 
2. Kecamatan yang memiliki 6 - 10 Desa membutuhkan 2 Pendamping Desa (PD); dan
3. Kecamatan yang memiliki lebih dari 10 Desa membutuhkan 3 Pendamping Desa (PD).

Pendamping Lokal Desa

Tingkat Desa
- Pendamping Lokal Desa (PLD) sesuai ketentuan.

1. Seorang Pendamping Lokal Desa (PLD) mendampingi 4 Desa; dan 
2. Setiap PLD berdomisili di salah satu Desa dampingannya.

Semoga dengan terstrukturnya tingkatan pendampingan Desa mulai dari Pusat sampai ke Desa mampu membawa perubahan yang signifikan di Desa, apa lagi Desa sudah memiliki kewenangan penuh yang dilindungi oleh UU Desa dan juga diberi anggaran yang besar untuk mengelola dan mengurus rumah tangga Desa oleh Desa itu sendiri. Kehadiran pendampingan Desa tidak mencampuri urusan rumah tangga Desa tapi hanya mengadvokasi pemeritahan Desa dan masyarakat Desa dalam hal penggunaan anggaran APBDes Desa agar sesuai regulasi yang berlaku.

Wapres, Pendamping Desa Harus Pintar dan Berpengalaman Seperti Fasilitator PNPM

TAROWANG - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pendamping desa dalam menjalankan program dana Rp 1 miliar harus memiliki pengetahuan luas dan lebih pintar dari warga desa yang akan mendapat pendampingan.

"Pendamping itu harus lebih pintar dari orang desa itu sendiri. Kalau pendampingnya tidak lebih pintar, tidak perlu ada pendamping. Itu penting," kata Wapres di Jakarta, Senin (22/2/2016).

Dalam mendampingi aparat dan masyarakat dalam membangun desa, lanjut Wapres Kalla, pendamping harus memiliki pengalaman dalam menjadi fasilitator program pemberdayaan desa.

Dengan demikian, dia mengatakan, program pemberdayaan pembangunan dan masyarakat desa tidak lagi dimulai dari awal, tetapi dapat berlanjut sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

"Tentu, dibutuhkan pengalaman-pengalaman yang baik dan sesuai dengan tingkat kebutuhan di desa," ujarnya menambahkan.

Pengalaman pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dapat dijadikan cermin untuk menggunakan fasilitator sebagai pendamping desa.

"Kita sudah berpengalaman dengan PNPM, oleh karenanya kita minta pendamping yang berpengalaman, seperti (fasilitator PNPM) itu sehingga semuanya tidak dimulai lagi dari nol," katanya menjelaskan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 serta Persiapan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara.

Di hadapan sejumlah kepala daerah yang hadir dalam rakornas tersebut, Wapres juga menyampaikan supaya tidak membuat peraturan yang berbelit-belit sebagai dasar penyaluran dana desa tersebut.

Pembangunan yang baik, menurut Jusuf Kalla, harus memiliki empat langkah, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

"Itu suatu sistem yang harus menjadi bagian sistem pembangunan nasional kita di manapun. Selama dana berasal dari pemerintah, maka empat hal itu harus terlaksana. Siapa yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi tentu ditetapkan dalam aturan-aturan yang ada," ujarnya.

Inti sambutan Wapres pada rakornas:

1. Pembangunan di tingkat desa sudah sejak dulu;
2. Dulu membangun di desa, karena semua ditetapkan dari pusat, sekarang desa membangun pemerintah kasih uangnya;
3. Yang penting adalah azas manfaat bukan hanya pemenuhan administrasi belaka;
4. Apapun, yang penting ada unsur: planning, organizing, pelaksanaan dan pengendalian;
5. Pendamping harus lebih pintar dari masyarakat yang didampinginya;
6. Gunakan bekas pendamping PNPM (peserta pada tepuk tangan);
7. Pengendalian berjenjang Gubernur, bupati, kecamatan, dan desa.

Gitu kira-kira kayanya JK menegur MJ dengan cara yg halus, piawai sekali pak Wapres. Hidup JK !!!

Sumber :  - republika.co.id

                  - mis pnpm riau

Musdes Penyusunan RPJMDes Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang

BONTORAPPO - Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sering disebut UU Desa, membawa angin segar tersendiri bagi pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. UU Desa memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan bukan hanya itu, disamping diberikan kewenangan juga diberikan anggaran yang cukup besar untuk menjalankan kewenangan yang melekat pada Desa tersebut. Untuk itu, diperlukan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif melalui penggalian gagasan masyarakat dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 

Desa Bontorappo salah satu Desa dari 4 Desa yang memiliki Kepala Desa baru, sementara 4 Desa lainnya di Kecamatan Tarowang masih dengan Kepala Desa yang lama. Dalam regulasinya, setiap Kepala Desa baru wajib menyusun RPJMDes untuk masa periode 6 tahun paling lama 3 bulan terhitung sejak Kepala Desa dilantik. RPJMDes sangat penting karena merupakan dokumen perencanaan induk yang sah di Desa, yang menjadi rujukan bagi penyusunan perencanaan tahunan (RKPDes) dan APBDes.

Untuk itu, BPD Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 untuk membahas hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang telah dilaksanakan di 4 Dusun yang ada di Desa Bontorappo, yaitu Dusun Bontorappo, Dusun Punagayya, Dusun Sarro Anging dan Dusun Borong Loe pada tanggal 7 - 8 Pebruari 2016. Dalam pembukaan Musyawarah Desa yang dipimpin langsung oleh Ketua BPD, Roslina S.Pd., menyampaikan bahwa Musdes ini dilaksanakan untuk membahas usulan rencana kegiatan hasil Musyawarah Dusun (Musdus) dalam rangka penyusunan penyusunan rancangan RPJMDes untuk masa periode 6 tahun ke depan. Selain itu, Ketua BPD juga memperkenalkan anggota-anggotanya. "Sebelum saya lanjut, tolong yang berbaju seragam seperti baju yang saya pakai agar berdiri sebentar," ia meminta. Kemudian setelah berdiri maka diperkenalkanlah satu-persatu anggota BPD dengan menyebutkan masing-masing namanya serta asal Dusun berdasarkan azas kewilayahan (tiap-tiap Dusun ada wakilnya di BPD. "Inilah anggota BPD Desa Bontorappo, diharapkan kami selaku BPD, juga pemerintah Desa dan unsur masyarakat lainnya bisa bekerja sama dengan baik untuk membangun Desa Bontorappo," kata ibu Roslina.

Muhammad Nurfajri yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Juju, hadir mewakili Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Jeneponto, dalam sambutannya menyebutkan bahwa RPJMDes adalah hal yang wajib bagi Desa sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa yang sah di Desa. Dia melanjutkan, mengharapkan kepada Desa karena telah diberi kewenangan penuh dan untuk menjalankan kewenangan tersebut juga diberi anggaran yang cukup besar berupa Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD) agar memanfaatkan anggaran yang turun di Desa dengan baik supaya membawa kemaslahatan bagi masyarakat Desa. Disamping itu, Pak Juju juga mengapresiasi terhadap BPD yang memakai baju seragam dalam acara resmi seperti dalam Musdes itu, sehingga jelas keberadaan anggota lembaga BPDnya. "Saya apresiasi terhadap BPD karena ada baju seragamnya dan dipakai pada acara resmi seperti ini," imbuhnya. Kemudian ia melanjutkan, biasanya Kepala Desa baru berusaha mengganti semua anggota BPDnya, tapi mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. "Jika anggota BPDnya belum efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka perlu dimasukkan dalam RPJMDesnya tentang peningkatan efektifitas (kapasitas, red) anggota BPD." Tandasnya.

Dalam musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes itu, Kepala Desa, H. Mustafa Enteng yang familiar disebut H. Enteng ,telat hadir karena adanya urusan penting di kabupaten. "Sebelumnya saya mohon maaf karena telat hadir di tempat ini berhubung adanya undangan rapat dari pihak kabupaten tentang tata cara peralihan rekening Desa dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru," sambutnya mengawali sambutan. Kepala Desa tidak terlalu lama menyampaikan sambutan, mengingat waktu sementara forum akan berdiskusi secara terarah terkait hasil usulan rencana kegiatan dari Dusun-Dusun. Sebelum mengakhiri sambutannya Kepala Desa melanjutkan: "Saya dan BPD telah mengundang semua unsur masyarakat khususnya delegasi Dusun untuk membahas hasil PKD yang diperoleh dalam penggalian gagasan masyarakat pada saat musdus." Kepala Desa mengharapkan dan meminta kepada masyarakat untuk membantu Kepala Desa dan pemerintahan Desa dalam merencanakan pembangunan Desa selama 6 tahun ke depan.

Dalam sesi penyampaian Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Sekretaris Desa, Rahmi Tayu selaku Ketua Tim Penyusun RPJMDes, membacakan hasil rakapitulasi daftar usulan rencana kegiatan yang telah dipilah dan dikelompokkan berdasarkan bidang Penyelenggarakan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. "Kami Tim penyusun RPJMDes telah menjalankan Musyawarah Dusun (Musdus) di tiap Dusun dan hasilnya akan kami bacakan yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam sesi diskusi sebentar." katanya mengawali laporan.

Sementara Kepala Desa, H. Mustafa Enteng, dalam penyampaian rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi Misi Kepala Desa, menyebutkan bahwa visinya adalah "Desa Bontorappo sejahtera, inovatif, akuntabel/bertanggungjawab dan partisipatif (SIAP) berlandaskan nilai-nilai transparansi, demokratis , agama dan budaya lokal." Pemyampaian rumusan arah kebijakan pembangunan Desa perlu disampaikan dalam rangka sinkronisasi antara usulan-usulan yang muncul dari masyarakat dengan visi misi kepala Desa yang telah menjadi visi misinys Desa, sehingga diharapkan memudahkan dalam menentukan prioritas usulan rencana kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Desa.

Perlu disampaikan juga bahwa dalam sesi diskusi yang dipercayakan dipandu oleh Pendamping Desa (PD) Kecamatan Tarowang, Muhammad Syam (lebih familiar disebut dengan nama Syam Story), lahirnya banyak koreksi dari masing-masing kelompok diskusi sesuai usulan rencana kegiatan pada bidang yang didiskusikan, seperti volume kegiatan, penempatan usulan dalam bidang, jumlah pemanfaat dan sebagainya. Juga adanya tambahan berupa usulan rencana kegiatan baru, estimasi kasar biaya, sumber anggaran, rencana pelaksana kegiatan, prioritas kegiatan selama 6 tahun dan ssebagainya. Proses jalannya musyawarah Desa tidak lepas dari peranan penting seluruh Pendamping Desa (PD)  dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Kecamatan Tarowang, merekalah yang senantiasa hadir di Desa dalam melakukan pendampingan khususnya dalam rangka penyusunan RPJMDes. Selain Bapak Syam story, ada Bapak Safri selaku PD, juga ada ibu Nursamin dan Suarni yang bertugas sebagai PLD, walaupun masing-masing telah dimapping/ dipetakan wilayah Desa dampingannya, tapi tetap solid terlihat bersama dalam mendampingi membantu Tim Penyusun RPJMDes yang tak kalah penting juga peranannya sebagai penanggungjawab penyusunan RPJMDes.