TAROWANG - Upaya Pemkab Banyuwangi mendorong transparansi penganggaran dan pelaporan keuangan berbasis online di pemerintahan desa kini secara bertahap makin matang. Sejak berjalan di tahun 2015 lalu, penerapan online E-Village Budgeting kini semua program tersoroti. Mulai dari transparansi anggaran, program pembangun desa dan jaminan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Untuk memudahkan penerapan sistem online di masing-masing desa, seluruh penjabat pemegang anggaran desa seluruh Kabupaten Banyuwangi dikumpulkan dan diberi pelatihan khusus. Pelatihan e-Village Budgeting tersistem khusus, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi.
Oleh perangkat desa, sistem ini pengoperasiannya dinilai sangat efisien dan mudah. Sebab mampu memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Selain itu, penggunaan sistem online ini juga mampu melindungi Anggaran Dana Desa (ADD) dari oknum-oknum penjabat desa yang 'nakal'.
"Kalau dulu harus ketik manual semua transaksi dan pembukuan.Ini menunjang dan sangat membantu kegiatan pembukuan, transparansi dan bentuk perlindyngan ke bendahara desa. Karena jika dulu Kades bisa asal comot keuangan desa kalau sekarang dibatasi dengan ini. Setiap kali pencairan dana langsung kita singkronkan pembukuan dengan rekening koran. Jadi kontrol nya disana. Dan setiap kegiatan pasti sesuai dengan rencana dan anggaran kas nya. Tidak was was lagi," jelas salah satu peserta pelatihan Budiani, Kepala Urusan Keuangan Desa Sidowangi, Wongsorejo saat berbincang dengan detikcom di BPM Banyuwangi, Sabtu (27/2/2016).
Setelah masing-masing desa menerapkan e-Village Budgeting, sistem ini akan menyinergikan keuangan, pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten. Sehingga tercipta keselarasan dalam bentuk e-Village Monitoring. Sistem ini saling terintegrasi yang difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menjabarkan perpaduan sistem online ini telah diterapkan di 189 desa. Selain selaras dengan misi Kementerian Desa berbasis sistem desa, Anas menilai jika desa ialah beranda garda depan pelayanan masyarakat. Maka konstruksi pembangunan sumber daya manusianya harus terus meningkatkan sesuai demgan kualitas tata kelola. Didukung dengan infrastruktur IT di tingkat desa yang terus dikembangkan, monitoring dan evaluasi pencairan anggaran juga mudah terpantau.
"Sejak diluncurkan tahun lalu e-village budgeting dan e-monitoring ini tetap berlangsung. Semua program, pelaporan dan monitoring menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan sistem ini semua jadi terpagari dengan aman. Sangat efisien dan tersistem," pungkasnya.
Sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Diharapkan agar berkomentar dengan baik, santun sesuai etika komunikasi.