Masyarakat Desa Pao Antusias Mengikuti Musrenbang Desa Penyusunan RPJMDes 2016-2021

P A O - Pemerintah Desa Pao menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode 2016-2021. Kegiatan musrenbang desa ini dilaksanakan di Balai Kantor Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari ini Sabtu (12/3/2016).

Masyarakat Desa Pao nampak antusias mengikuti pelaksanaan musrenbang desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa Pao untuk 6 tahun ke depan. Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Pao mengharapkan usulan-usulan rencana kegiatan untuk prioritas kegiatan selama 6 tahun ke depan yang sudah dirangkum dari hasil penggalian gagasan masyarakat mulai dari tingkat dusun sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa dan dapat diwujudkan serta dikerjakan secara swakelola oleh Desa Pao sendiri.

Musrenbang desa RPJMDes ini menjadi penting bagi setiap Desa karena akan melahirkan dokumen RPJMDes yang merupakan dokumen perencanaan induk desa selama 1 periode masa jabatan kepala Desa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Jeneponto, Muhammad Nurfajri yang biasa disapa Pak Juju, menyebutkan bahwa musrenbang RPJMDes ini menjadi penting karena merupakan perencanaan induk selama 1 periode jabatan Kepala Desa. Dokumen RPJMDes juga menjadi persyaratan utama dalam pencairan dana desa. "Dokumen RPJMDes mulai tahun ini sudah diberlakukan aturan untuk menjadi persyaratan utama dalam pencairan dana desa, persyaratan lain selain RPJMDes adalah dokumen RKPDes, Desain dan RAB serta dokumen APBDes," ujar Pak Juju.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Narasumber dari Kecamatan Tarowang, Ahmad Celleng yang mewakili Camat Tarowang, bahwa syarat pencairan dana desa harus ada dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai informasi dari BAPPEDA saat pelaksanaan musrenbang kecamatan Tarowang. Selain itu, perlu juga diperhatikan setiap usulan yang telah didapatkan dari proses perencanaan sebelumnya agar kegiatan sesuai kearifan lokal Desa Pao. "Yang perlu diperhatikan juga dalam musrenbang ini adalah apa-apa yang diusulkan untuk 6 tahun ke depan, disepakati kegiatan yang sesuai kearifan lokal desa Pao," ungkap Ahmad.

Semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Desa ada aturannya yang mengikat, sehingga itulah pentingnya musrenbang RPJMDes ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat desa sesuai kebutuhan pembangunan Desa. Namun, tidak mutlak apa yang ada dalam dokumen RPJMDes itu harus dilaksanakan karena RPJMDes itu merupakan rencana kegiatan desa untuk 6 tahun ke depan. Demikian penyampaian Pendamping Lokal Desa Kecamatan Tarowang, Nursamin. "Akan ada lagi musrenbang RKPDes yang menghasilkan prioritas tahunan dari penjabaran RPJMDes, dan dari RKPDes tersebut akan melahirkan dokumen APBDes. APBDes inilah yang memastikan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya, jadi diperhatikan dengan baik apa kebutuhan pembangunan desa dalam menyusun APBDes yang mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pao," lanjut Nursamin.

Sementara dalam sambutan Kepala Desa Pao, Sudirman Tatu, yang sekaligus membuka Musrenbang Desa secara resmi, menyampaikan bahwa Musrenbang Desa ini merupakan rangkaian puncak proses kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pao mulai dari pembentukan Tim Penyusun RPJMDes yang biasa disebut Tim 11, pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa di setiap Dusun sampai pada hari ini dengan terlaksananya musrenbang RPJMDes ini. Dalam penegasan kepala Desa menyatakan "Saya sarankan kepada Tim Penyusun RPJMDes agar segera menyempurnakan rancangan RPJMDes sesuai kesepakatan yang dihasilkan dalam musrenbang ini. Di samping itu, saya juga akan membuat rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes untuk bersama-sama dengan rancangan RKPDes kita serahkan kepada BPD Desa Pao untuk dilegislasi sebelum ditetapkan dan diundangkan, demikian harapan Kepala Desa, Sudirman Tatu, di akhir sambutannya.

Musrenbang Desa Penyusunan RPJMDes ini, dihadiri oleh Utusan Kecamatan Tarowang, Perwakilan Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Jeneponto, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Tarowang, Kepala Desa Pao beserta perangkatnya, BPD, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat Desa Pao. Jika sesuai undangan, menurut Kepala Desa yang membawakan langsung undangannya kepada pihak yang bersangkutan, seharusnya hadir pula dari SKPD kabupaten yakni dari BAPPEDA dan BPMPD Kabupaten Jeneponto, tapi sampai akhir acara musrenbang tidak terlihat perwakilan dari kedua SKPD yang dimaksud.

Desa Bontorappo Melaksanakan Musrenbang RPJMDes 2016-2021

TAROWANG - Bertempat di Balai Kantor Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, pada hari ini Kamis (10/3/2016), Pemerintah Desa Bontorappo melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode 2016-2021 sesuai masa bakti Kepala Desa yang baru.

Musrenbang RPJMDes merupakan kegiatan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan desa yang telah dilakukan mulai dari pembentukan Tim Penyusunan RPJMDes, Pengkajian Keadaan Desa melalui Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musrenbang Desa sampai penetapan RPJMDes melalui Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pendamping Desa Kecamatan Tarowang yang membawahi Desa Bontorappo, Safri, menyebut bahwa musrenbang RPJMDes ini adalah puncak dari perencanaan pembangunan desa yang telah kita lakukan dengan waktu yang sangat sempit. "Dalam penyusunan RPJMDes seharusnya membutuhkan waktu yang lebih lama bahkan bisa sampai setengah tahun, tapi karena waktu sudah mepet sehingga kita harus kerja rodi sampai saya sendiri sempat sakit selama 1 minggu," ungkap Safri.

Sementara dari Kepala Bidang PMD Kecamatan Tarowang, Abdul Rahman, yang mewakili Camat Tarowang menyampaikan dalam sambutannya sambil memperkenalkan diri bahwa dirinya baru sekitar 1 tahun bertugas di Kecamatan Tarowang dan sesuai backgroundnya adalah bidang Pendidikan sehingga belum begitu paham tentang perencanaan pembangunan desa, sehingga ia mengharapkan adanya penjelasan teknis yang lebih detail dari Pendamping Desa Kecamatan Tarowang. Lanjutnya, "Walau demikian saya hanya bisa memaparkan dalam musrenbang ini kegiatan yang akan kita lakukan yang pastinya adalah kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan desa Bontorappo," harapnya. 

Harapan untuk membangun Desa Bontorappo secara bersama-sama disampaikan oleh Sekretaris BPD Desa Bontorappo, Rajamuddin, mewakili Ketua BPD yang hadir belakangan, ia menyatakan bahwa Musrenbang RPJMDes ini adalah forum untuk menyepakati hasil usulan kegiatan yang sudah didapatkan dari Musyawarah Dusun dan musyawarah Desa sebelumnya. "Mudah-mudahan kita bisa bersatu membuat perencanaan pembangunan desa secara bersama-sama," tandasnya.

Harapan lebih besar untuk membangun desa Bontorappo secara bersama-sama disampaikan oleh Kepala Desa Bontorappo, H. Mustafa Enteng, dalam sambutannya mengungkapkan keinginannya agar semua unsur masyarakat Desa Bontorappo berperan aktif dan bersatu dengan pemerintahan desa dalam membangun Desa Bontorappo untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama dalam rangka mencapai masyarakat Bontorappo yang sejahtera. "Kami meminta kepada seluruh masyarakat Bontorappo bersatu membangun Desa Bontorappo, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dapat diwujudkan bersama untuk mencapai masyarakat Bontorappo yang sejahtera," ujar H. Enteng. 

Pada sesi pembahasan usulan rencana kegiatan yang telah didapatkan dari hasil penggalian gagasan masyarakat dalam pengkajian keadaan Desa yang telah dilakukan lewat musyawarah dusun berjalan alot, karena banyaknya masukan dan koreksi dari forum musrenbang agar usulan rencana kegiatan itu ditinjau ulang berdasarkan azas manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes ini dihadiri oleh Kabid. PMD Kec. Tarowang, Pendamping Desa (PD/PLD) Kec. Tarowang, Kepala Desa Bontorappo dan perangkatnya, Ketua BPD Desa Bontorappo dan anggotanya, Tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Bontorappo. 

Desa Allu Tarowang Melaksanakan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes 2016 -2021

ALLU TAROWANG - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Allu Tarowang yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa (Sabtu, 27/2/2016).

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa ini biasa juga disebut Musyawarah Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Musdes penyusunan RPJMDes). Di mana sesuai peraturan tentang Desa, RPJMDes berlaku selama 6 tahun sesuai masa jabatan Kepala Desa.

Pada pelaksanaan musyawarah desa penyusunan RPJMDes tersebut, Sekretaris Desa Allu Tarowang yang juga selaku Ketua Tim Penyusun RPJMDes, Dedi Kurniadi, membacakan laporan hasil pengkajian keadaan desa berupa rekapitulasi usulan rencana kegiatan masyarakat hasil musyawarah dusun yang tertuang pada masing-masing  bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya kemudian dibentuk kelompok diskusi untuk membahas masing-masing usulan rencana kegiatan di setiap bidang. Di mana sebelum melakukan musyawarah desa (musdes) ini, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dusun dalam rangka penggalian gagasan masyarakat pada setiap dusun untuk menemukenali potensi yang ada di desa Allu Tarowang dan masalah yang dihadapi desa tersebut.

Selain itu, pada musyawarah desa itu juga diagendakan pemaparan kepala desa terkait rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi kepala desa. Hal ini bertujuan adanya sinkronisasi antara usulan rencana kegiatan masyarakat desa yang telah direkap dari semua usulan dusun dengan visi misi kepala desa, agar terwujud perencanaan pembangunan desa yang komprehensif.

Kepala Desa Allu Tarowang, Turisno, mengharapkan melalui proses pembangunan desa yang terencana dengan baik akan membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam masyarakat terutama perubahan hidup. "Saya juga mengharapkan dalam 6 tahun ke depan sudah ada perubahan signifikan di desa kita utamanya perubahan hidup, berbicara tentang perubahan hidup berarti segala aspek kehidupan masyarakat," ujarnya.

Lanjutnya, "musyawarah desa ini merupakan musyawarah penyusunan RPJMDes yang berlaku 6 tahun ke depan, kepada masyarakat tolong bantu pemerintah desa merumuskan perencanaan yang baik, usulkan semua kegiatan yang sesuai kebutuhan pembangunan desa agar bisa meningkat kesejahteraan masyarakat desa kita," kata Turisno.

Sementara dari Pendamping Desa Kecamatan Tarowang, Muhammad Syam, dalam sambutannya menekankan perlunya peran aktif dan kerjasama yang baik dari pemerintah desa, BPD, LKD dan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. "Perencanaan pembangunan desa yang diharapkan adalah proses perencanaan yang melibatkan pemerintah desa, LKD dan seluruh unsur masyarakat secara partisipatif. Sehingga segala potensi dan masalah yang ada di desa dapat diangkat untuk melahirkan gagasan dan usulan rencana kegiatan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa. Hasil pengkajian keadaam desa yang telah kita lakukan bersama beberapa hari yang lalu, pada musyawarah desa inilah saatnya kita akan diskusikan bersama untuk menentukan prioritas kegiatan sampai 6 tahun ke depan," demikian ungkapan pendamping desa yang dikenal dengan panggilan Syam Story ini.

Musdes Penyusunan RPJMDes Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang

BONTORAPPO - Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sering disebut UU Desa, membawa angin segar tersendiri bagi pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. UU Desa memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan bukan hanya itu, disamping diberikan kewenangan juga diberikan anggaran yang cukup besar untuk menjalankan kewenangan yang melekat pada Desa tersebut. Untuk itu, diperlukan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif melalui penggalian gagasan masyarakat dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 

Desa Bontorappo salah satu Desa dari 4 Desa yang memiliki Kepala Desa baru, sementara 4 Desa lainnya di Kecamatan Tarowang masih dengan Kepala Desa yang lama. Dalam regulasinya, setiap Kepala Desa baru wajib menyusun RPJMDes untuk masa periode 6 tahun paling lama 3 bulan terhitung sejak Kepala Desa dilantik. RPJMDes sangat penting karena merupakan dokumen perencanaan induk yang sah di Desa, yang menjadi rujukan bagi penyusunan perencanaan tahunan (RKPDes) dan APBDes.

Untuk itu, BPD Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 untuk membahas hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang telah dilaksanakan di 4 Dusun yang ada di Desa Bontorappo, yaitu Dusun Bontorappo, Dusun Punagayya, Dusun Sarro Anging dan Dusun Borong Loe pada tanggal 7 - 8 Pebruari 2016. Dalam pembukaan Musyawarah Desa yang dipimpin langsung oleh Ketua BPD, Roslina S.Pd., menyampaikan bahwa Musdes ini dilaksanakan untuk membahas usulan rencana kegiatan hasil Musyawarah Dusun (Musdus) dalam rangka penyusunan penyusunan rancangan RPJMDes untuk masa periode 6 tahun ke depan. Selain itu, Ketua BPD juga memperkenalkan anggota-anggotanya. "Sebelum saya lanjut, tolong yang berbaju seragam seperti baju yang saya pakai agar berdiri sebentar," ia meminta. Kemudian setelah berdiri maka diperkenalkanlah satu-persatu anggota BPD dengan menyebutkan masing-masing namanya serta asal Dusun berdasarkan azas kewilayahan (tiap-tiap Dusun ada wakilnya di BPD. "Inilah anggota BPD Desa Bontorappo, diharapkan kami selaku BPD, juga pemerintah Desa dan unsur masyarakat lainnya bisa bekerja sama dengan baik untuk membangun Desa Bontorappo," kata ibu Roslina.

Muhammad Nurfajri yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Juju, hadir mewakili Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Jeneponto, dalam sambutannya menyebutkan bahwa RPJMDes adalah hal yang wajib bagi Desa sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa yang sah di Desa. Dia melanjutkan, mengharapkan kepada Desa karena telah diberi kewenangan penuh dan untuk menjalankan kewenangan tersebut juga diberi anggaran yang cukup besar berupa Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD) agar memanfaatkan anggaran yang turun di Desa dengan baik supaya membawa kemaslahatan bagi masyarakat Desa. Disamping itu, Pak Juju juga mengapresiasi terhadap BPD yang memakai baju seragam dalam acara resmi seperti dalam Musdes itu, sehingga jelas keberadaan anggota lembaga BPDnya. "Saya apresiasi terhadap BPD karena ada baju seragamnya dan dipakai pada acara resmi seperti ini," imbuhnya. Kemudian ia melanjutkan, biasanya Kepala Desa baru berusaha mengganti semua anggota BPDnya, tapi mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. "Jika anggota BPDnya belum efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka perlu dimasukkan dalam RPJMDesnya tentang peningkatan efektifitas (kapasitas, red) anggota BPD." Tandasnya.

Dalam musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes itu, Kepala Desa, H. Mustafa Enteng yang familiar disebut H. Enteng ,telat hadir karena adanya urusan penting di kabupaten. "Sebelumnya saya mohon maaf karena telat hadir di tempat ini berhubung adanya undangan rapat dari pihak kabupaten tentang tata cara peralihan rekening Desa dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru," sambutnya mengawali sambutan. Kepala Desa tidak terlalu lama menyampaikan sambutan, mengingat waktu sementara forum akan berdiskusi secara terarah terkait hasil usulan rencana kegiatan dari Dusun-Dusun. Sebelum mengakhiri sambutannya Kepala Desa melanjutkan: "Saya dan BPD telah mengundang semua unsur masyarakat khususnya delegasi Dusun untuk membahas hasil PKD yang diperoleh dalam penggalian gagasan masyarakat pada saat musdus." Kepala Desa mengharapkan dan meminta kepada masyarakat untuk membantu Kepala Desa dan pemerintahan Desa dalam merencanakan pembangunan Desa selama 6 tahun ke depan.

Dalam sesi penyampaian Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Sekretaris Desa, Rahmi Tayu selaku Ketua Tim Penyusun RPJMDes, membacakan hasil rakapitulasi daftar usulan rencana kegiatan yang telah dipilah dan dikelompokkan berdasarkan bidang Penyelenggarakan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. "Kami Tim penyusun RPJMDes telah menjalankan Musyawarah Dusun (Musdus) di tiap Dusun dan hasilnya akan kami bacakan yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam sesi diskusi sebentar." katanya mengawali laporan.

Sementara Kepala Desa, H. Mustafa Enteng, dalam penyampaian rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi Misi Kepala Desa, menyebutkan bahwa visinya adalah "Desa Bontorappo sejahtera, inovatif, akuntabel/bertanggungjawab dan partisipatif (SIAP) berlandaskan nilai-nilai transparansi, demokratis , agama dan budaya lokal." Pemyampaian rumusan arah kebijakan pembangunan Desa perlu disampaikan dalam rangka sinkronisasi antara usulan-usulan yang muncul dari masyarakat dengan visi misi kepala Desa yang telah menjadi visi misinys Desa, sehingga diharapkan memudahkan dalam menentukan prioritas usulan rencana kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Desa.

Perlu disampaikan juga bahwa dalam sesi diskusi yang dipercayakan dipandu oleh Pendamping Desa (PD) Kecamatan Tarowang, Muhammad Syam (lebih familiar disebut dengan nama Syam Story), lahirnya banyak koreksi dari masing-masing kelompok diskusi sesuai usulan rencana kegiatan pada bidang yang didiskusikan, seperti volume kegiatan, penempatan usulan dalam bidang, jumlah pemanfaat dan sebagainya. Juga adanya tambahan berupa usulan rencana kegiatan baru, estimasi kasar biaya, sumber anggaran, rencana pelaksana kegiatan, prioritas kegiatan selama 6 tahun dan ssebagainya. Proses jalannya musyawarah Desa tidak lepas dari peranan penting seluruh Pendamping Desa (PD)  dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Kecamatan Tarowang, merekalah yang senantiasa hadir di Desa dalam melakukan pendampingan khususnya dalam rangka penyusunan RPJMDes. Selain Bapak Syam story, ada Bapak Safri selaku PD, juga ada ibu Nursamin dan Suarni yang bertugas sebagai PLD, walaupun masing-masing telah dimapping/ dipetakan wilayah Desa dampingannya, tapi tetap solid terlihat bersama dalam mendampingi membantu Tim Penyusun RPJMDes yang tak kalah penting juga peranannya sebagai penanggungjawab penyusunan RPJMDes.

Pelatihan Tim Penyusun RPJMDes di Kecamatan Tarowang

TAROWANG - Dalam rangka penyusunan RPJM Desa (RPJMDes) sebagai dokumen perencanaan induk yang resmi bagi Desa, maka dipandang perlunya pembentukan Tim Penyusun RPJMDes sebagai langkah awal dalam alur tahapan penyusunan RPJMDes sebagaimana disebutkan dalam permendagri no.114/2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 30 ayat 2, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes;
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. Pengkajian Keadaan Desa;
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. Penyusunan rancangan RPJMDes;
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
7. Penetapan RPJMDes.

Sambutan dari Perwakilan Kepala Desa
oleh Kades Balang Baru Bapak Darman

Tim Penyusun RPJMDes yang idealnya dibentuk dalam suatu musyawarah Desa (musdes) Sosialisasi terkait rencana penyusunan RPJMDes dimaksudkan tercapainya pembentukan Tim Penyusun secara partisipatif sekaligus bertujuan sebagai upaya pemerintah Desa untuk menyampaikan informasi, pemahaman dan adanya respon balik masyarakat tentang rencana penyusunan RPJMDes, sehingga diharapkan tercapainya tujuan dokumen perencanaan Desa yang dibuat secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sambutan Camat sekaligus membuka pelatihan secara resmi
oleh Camat Tarowang Bapak Sakhrul, S. Hi

Pembentukan Tim penyusun RPJMDes dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun yang berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang harus mengikutsertakan kaum perempuan. Unsur susunan Tim Penyusun RPJMDes telah diatur dalam permendagri no.114/2014 tentang pedoman pembanguan Desa, yang terdiri dari:

1. Kepala Desa selaku Pembina;
2. Sekretaris Desa selaku Ketua;
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
4. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.

Sambutan dari Tenaga Ahli Pelayanan Dasar
oleh Bapak Muhammad Nurfajri (Juju)

Setelah terbentuknya Tim Penyusun RPJMDes sebaiknya agar diberikan pembekalan tentang pemahaman terkait dokumen perencanaan pembangunan Desa khususnya proses-proses yang harus dilaksanakan dalam rangka penyusunan RPJMDes yang baik dan sesuai regulasi yang berlaku. Penguatan kapasitas Tim Penyusun RPJMDes melalui sebuah pelatihan diharapkan agar Tim Penyusun memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memfasilitasi penggalian gagasan masyarakat secara partisiparif. 

Di samping itu, tentunya sangat diharapkan Tim Penyusun RPJMDes mampu secara mandiri melakukan perencanaan partisipatif di tingkat Desa melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam permendagri no.114/2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 9, sebagai berikut:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
2. Pengkajian Keadaan Desa;
3. Penyusunan rancangan RPJMDes; dan
4. Penyempurnaan rancangan RPJMDes.

Muatan materi yang diberikan dalam rangka penguatan kapasitas Tim Penyusun RPJMDes sangat menentukan kualitas kinerjanya saat melaksanakan tugasnya. Sehingga metode yang digunakan tidak semata memberikan materi ceramah tapi juga diperlukan adanya tanya jawab, diskusi kelompok dan simulasi. 

Materi dibawakan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa
Oleh Bapak Bustam Bachtiar

Sebagai contoh, dalam pelatihan Tim Penyusun RPJMDes di Kecamatan Tarowang yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 dilaksanakan dengan sistem region berdasarkan Desa yang memiliki Kepala Desa Baru dan Desa yang memiliki kepala Desa lama untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan. Untuk region I merupakan Desa yang memiliki pemimpin baru karena baru melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah Desa Bontorappo, Desa Pao, Desa Allu Tarowang dan Desa Balang Baru. Materi yang diberikan dan didiskusikan dalam pelatihan tersebut, antara lain:

1. Pembentukan dan Peranan Tim Penyusunan RPJMDes;
2. Alur tahapan Penyusunan RPJMDes;
3. Sistematika RPJMDes;
4. Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Simulasi pengkajian keadaan Desa dalam penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah dusun/kelompok dengan menggunakan 3 alat kaji atau instrumen, yaitu:

• Sketsa Peta Desa;
• Kalender Musim; dan
• Diagram Kelembagaan.

Simulasi dipandu Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif
oleh Ibu Engelbertha Andit selaku Penanggungjawab RPJMDes

Dalam simulasi tersebut peserta pelatihan diajak menggambarkan kondisi objektif Desanya sesuai kondisi terkini, sehingga akan di dapatkan data Desa, potensi dan masalah yang dihadapi Desa.

Sementara untuk region II merupakan Desa yang memiliki Kepala Desa lama adalah Desa Tarowang, Desa Balang Loe Tarowang, Desa Bonto Ujung dan Desa Tino. Desa yang tergabung dalam region II belum dilakukan pelatihan Tim Penyusun RPJMDes sampai dirilisnya postingan ini berhubung mengejar target waktu penyelesaian RPJMDes untuk Desa dengan Kepala Desa baru yang harus selesai dan ditetapkan RPJMDesnya paling lama 3 bulan setelah pelantikan Kepala Desa sesuai aturannya dalam pasal 5 ayat 2 permendagri no.114/2014. Perlakuan untuk Desa dengan kepala Desa lama pun tentu berbeda, pasca pelatihan penguatan kapasitas Tim Penyusunnya nanti hanya melakukan review RPJMDes yang sudah ada.

Di bawah ini dokumentasi lainnya dari simulasi penggunaan 3 instrumen/alat kaji yang digunakan dalam pelatihan penguatan kapasitas Tim Penyusun RPJMDes. Simulasi yang dipandu langsung oleh Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Jeneponto dan Pendamping Desa serta Pendamping Lokal Desa Kecamatan Tarowang.